Jakarta, Britakini.com — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Rabu. Ia menilai kebijakan ini dapat membantu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah.
Usulan WFH Rabu untuk Cegah Libur Panjang
Ahmad Irawan menyerahkan penentuan hari WFH kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan WFH pada hari Jumat berpotensi disalahartikan sebagai libur panjang.
Ia menilai masyarakat bisa memanfaatkan hari tersebut untuk berwisata, sehingga tujuan penghematan BBM tidak tercapai. Menurutnya, WFH pada hari Jumat justru berisiko meningkatkan mobilitas masyarakat.
Risiko WFH di Awal dan Akhir Pekan
Ahmad Irawan menjelaskan bahwa pelaksanaan WFH pada hari Senin berpotensi membuat pegawai memperpanjang libur akhir pekan.
Sementara itu, jika WFH dilakukan pada hari Kamis, masyarakat berpeluang mengambil cuti pada hari Jumat. Kondisi ini bisa menciptakan libur panjang dari Kamis hingga Minggu.
Ia menilai situasi tersebut dapat meningkatkan konsumsi BBM dan melemahkan tujuan kebijakan.
Rabu Dinilai Paling Efektif
Ahmad Irawan menilai hari Rabu sebagai pilihan paling ideal karena berada di tengah pekan.
Menurutnya, posisi ini membuat masyarakat sulit memperpanjang libur. Ia juga meyakini pegawai tetap fokus bekerja dari rumah jika WFH hanya berlangsung satu hari di tengah minggu.
Dengan begitu, efektivitas kerja tetap terjaga dan tujuan penghematan energi bisa tercapai.
WFH Perlu Didukung Kebijakan Lain
Meski demikian, Ahmad Irawan menilai kebijakan WFH hanya salah satu langkah sederhana dalam penghematan energi.
Ia meminta pemerintah menjalankan kebijakan ini secara seimbang dengan penyediaan energi, logistik bahan pokok, dan dukungan terhadap pelaku usaha.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik selama penerapan WFH.
Pemerintah Masih Tunggu Persetujuan Presiden
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa sejumlah menteri telah menyepakati rencana penerapan WFH satu hari dalam seminggu.
Pemerintah mengambil langkah ini untuk menghemat penggunaan BBM. Namun, Tito menegaskan bahwa keputusan tersebut masih menunggu laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menambahkan bahwa pihak Istana akan mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi. Saat ini, pemerintah belum mengungkapkan hari pelaksanaan WFH karena masih menunggu persetujuan Presiden.
(Ven*)
