Kabar Pengurangan PPPK Picu Kekhawatiran, BKN Beri Penjelasan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 30 Maret 2026 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Kepala BKN Suharmen menyampaikan pernyataan kepada media di lokasi resmi dengan latar deretan bendera Indonesia

Wakil Kepala BKN Suharmen menyampaikan pernyataan kepada media di lokasi resmi dengan latar deretan bendera Indonesia

Jakarta, Britakini.com – Isu penghematan anggaran negara yang dikaitkan dengan rencana pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta munculnya status baru memicu kekhawatiran di kalangan PPPK. Para PPPK ramai membahas informasi tersebut di berbagai grup dan mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci.

BKN Tegaskan Tidak Berwenang Kurangi PPPK

Wakil Kepala BKN, Suharmen, menegaskan bahwa BKN tidak terlibat dalam kebijakan pengurangan jumlah PPPK. Ia menyatakan bahwa pimpinan instansi melalui pejabat pembina kepegawaian (PPK) sepenuhnya menentukan nasib kontrak PPPK.

“PPK menentukan apakah kontrak PPPK diperpanjang atau dihentikan,” ujar Suharmen.

PPK Pegang Kendali Penuh Kontrak PPPK

Suharmen menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kewenangan kepada PPK untuk memberhentikan PPPK. PPK dapat mengambil keputusan tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti kondisi krisis ekonomi, kinerja yang tidak memenuhi standar, maupun alasan strategis lainnya.

Baca Juga :  Banjir Jakarta Utara Naikkan Jumlah Servis Bengkel Motor

Ia kembali menegaskan bahwa BKN tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan tersebut. Seluruh proses perpanjangan maupun pemberhentian kontrak PPPK menjadi tanggung jawab penuh PPK sesuai aturan yang berlaku.

Tidak Ada Status Baru dalam ASN

Suharmen juga meluruskan isu mengenai adanya status baru selain PNS dan PPPK. Ia menegaskan bahwa sistem ASN hanya mengenal dua status, yaitu PNS dan PPPK.

Ia menjelaskan bahwa istilah PPPK paruh waktu hanya bersifat sementara dan bukan kategori baru dalam struktur ASN. Menurutnya, PPPK yang ingin beralih menjadi PNS tetap harus mengikuti mekanisme resmi, seperti seleksi, ketersediaan formasi, dan batas usia.

Baca Juga :  Mutasi 88 Perwira Polri, Cek Daftar Jabatan Baru

“Undang-undang sudah jelas, ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK,” tegasnya.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan PPPK akibat tekanan fiskal.

Ia menilai pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD memang mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak PPPK.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis anggaran, tetapi juga menunjukkan potensi ketidaksinkronan dalam perumusan kebijakan negara.

“Merumahkan PPPK karena alasan kesulitan fiskal bukan langkah yang etis,” ujarnya.

(Ven*)

Berita Terkait

IEU-CEPA Perkuat Perdagangan, Investasi Indonesia-Uni Eropa
Kasus Makar Prabowo, Bareskrim Geledah Lima Lokasi
Delapan Tokoh Berebut Kursi Wapres Pengganti Gibran
Prabowo Guyur Daerah Tambahan Anggaran Ratusan Miliar
Prabowo Bakal Konsultasi dengan Koalisi Cari Pengganti Gibran
Gibran Mundur, Yusril Ungkap Proses Pemilihan Wapres Baru
Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Naik Status
Fadli Zon Apresiasi Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:00 WIB

IEU-CEPA Perkuat Perdagangan, Investasi Indonesia-Uni Eropa

Jumat, 20 November 2026 - 18:00 WIB

Kasus Makar Prabowo, Bareskrim Geledah Lima Lokasi

Minggu, 15 November 2026 - 01:00 WIB

Delapan Tokoh Berebut Kursi Wapres Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 19:00 WIB

Prabowo Guyur Daerah Tambahan Anggaran Ratusan Miliar

Kamis, 12 November 2026 - 19:00 WIB

Prabowo Bakal Konsultasi dengan Koalisi Cari Pengganti Gibran

Berita Terbaru

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam pembahasan percepatan implementasi IEU-CEPA bersama Uni Eropa.(Foto : DOK. KEMENKO PEREKONOMIAN)

Nasional

IEU-CEPA Perkuat Perdagangan, Investasi Indonesia-Uni Eropa

Sabtu, 21 Nov 2026 - 09:00 WIB

Bendera China dan AS menggambarkan persaingan teknologi di tengah pembatasan ekspor chip AI.(REUTERS/Florence Lo//File Photo)

Internasional

Terungkap! China Tetap Borong Chip AI Buatan AS

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:00 WIB

Hasselblad Teleconverter Kit menjadi aksesori tambahan Oppo Find X10 untuk memotret objek jarak jauh.(Foto : Liputan6.com/ M Yudha Pratama)

Teknologi

Oppo Find X10 Hadir dengan Teleconverter Zoom 40 Kali

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:00 WIB

Lima film terbaru hadir meramaikan bioskop akhir pekan dengan beragam genre.(Foto : Lionsgate via IMDb)

Entertainment

5 Film Terbaru Bioskop dengan Beragam Genre Menarik

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:00 WIB

Penyidik Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait dugaan kasus makar.(Istockphoto/ South_agency)

Nasional

Kasus Makar Prabowo, Bareskrim Geledah Lima Lokasi

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:00 WIB