Pemerintah Kerahkan 60 Ribu Personel untuk Padamkan Karhutla

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 13 Oktober 2026 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo meninjau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). (Liputan6.com/Lizsa Egeham).

Prabowo meninjau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). (Liputan6.com/Lizsa Egeham).

Jakarta, Britakini.com – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan pemerintah terus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah mengerahkan berbagai instansi dan melibatkan masyarakat untuk memadamkan api.

Jumhur juga membantah anggapan bahwa pemerintah mengabaikan penanganan karhutla. Ia memastikan seluruh pihak terus bekerja untuk mengatasi kebakaran.

“Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai,” kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Pemerintah Kerahkan Berbagai Instansi

Jumhur menjelaskan, pemerintah melibatkan banyak pihak untuk menangani karhutla. Pihak tersebut meliputi pemerintah kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, TNI, serta komunitas masyarakat.

Seluruh unsur tersebut bekerja sama untuk memadamkan api dan menangani dampak kebakaran. Selain itu, pemerintah juga menegakkan hukum terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan.

Baca Juga :  Dolar AS Menguat, Rupiah Masih Bertahan di Rp18.040

Jumhur menyebut aparat telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka. Pemerintah juga menyegel 68 perusahaan pemilik konsesi dan memeriksa keterlibatan mereka dalam kasus karhutla.

Pemerintah Periksa 68 Perusahaan Pemilik Konsesi

Jumhur menegaskan, pemerintah memeriksa setiap kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan. Dalam proses tersebut, pemerintah menerapkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui verifikasi, pemerintah ingin memastikan penyebab kebakaran di setiap wilayah konsesi. Pemeriksaan ini juga membantu petugas membedakan dugaan pembakaran yang disengaja dari kebakaran yang merembet ke lahan perusahaan.

Jumhur mencontohkan, petugas perlu memeriksa kebakaran di lahan konsesi yang belum dibuka secara berbeda dari kebakaran di perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi.

Karena itu, pemerintah harus menilai kondisi lahan dan bukti di lapangan sebelum menentukan tanggung jawab perusahaan.

Lebih dari 60 Ribu Personel Tangani Karhutla

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah mengerahkan lebih dari 60.000 personel gabungan untuk memadamkan karhutla melalui jalur darat.

Baca Juga :  Mobil Bekas MPV Nyaman Harga 70 Jutaan Usai Mudik

Pemerintah memusatkan pengerahan personel di sejumlah daerah, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Langkah ini bertujuan memperkuat penanganan kebakaran di wilayah terdampak.

Teddy mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai pengerahan personel dan perkembangan penanganan karhutla. Presiden menerima laporan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dalam laporan itu, pemerintah masih menangani kebakaran di lahan seluas sekitar 639 hektare. Area tersebut tersebar di enam provinsi, terutama di Kalimantan dan Sumatra.

Pemerintah terus mengerahkan personel untuk memadamkan api. Pada saat yang sama, aparat menindak dugaan pembakaran lahan dan memeriksa perusahaan yang wilayah konsesinya terdampak kebakaran.

Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan karhutla yang mencakup pemadaman, penegakan hukum, dan pemeriksaan tanggung jawab pemilik lahan.

Penulis : Vendra

Editor : Vendra

Sumber Berita: Liputan6.com

Berita Terkait

Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Naik Status
Fadli Zon Apresiasi Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia
Pemerintah Buka Peluang PPPK Menjadi PNS Tahun 2027
Penyadapan Ponsel Prabowo, Yusril Tunggu Penyelidikan Polri
Jadwal Musim Hujan 2026/2027, BMKG Ungkap Prediksi Terbaru
Penerbangan Hang Nadim Batam Normal, Kabut Asap Dipantau
BMKG Ingatkan Hujan Ringan dan Potensi Awan Cumulonimbus
Prabowo Didesak Buka Data 52 Perusahaan Karhutla
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 12:00 WIB

Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Naik Status

Jumat, 6 November 2026 - 21:00 WIB

Fadli Zon Apresiasi Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia

Jumat, 6 November 2026 - 18:00 WIB

Pemerintah Buka Peluang PPPK Menjadi PNS Tahun 2027

Rabu, 4 November 2026 - 01:00 WIB

Penyadapan Ponsel Prabowo, Yusril Tunggu Penyelidikan Polri

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Jadwal Musim Hujan 2026/2027, BMKG Ungkap Prediksi Terbaru

Berita Terbaru

Harga emas Antam naik turun selama perdagangan sepekan pada 2-7 November 2026.(Foto : Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonomi

Harga Emas Antam Naik Turun, Ini Rinciannya

Minggu, 8 Nov 2026 - 13:00 WIB

Pemerintah menyepakati perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. (Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com)

Nasional

Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Naik Status

Sabtu, 7 Nov 2026 - 12:00 WIB

 Kementerian Kebudayaan menggelar Anugerah Kebudayaan Indonesia 2026 dengan 63 penghargaan dalam tujuh kategori.(Foto : Shonya NR/detikcom)

Nasional

Fadli Zon Apresiasi Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia

Jumat, 6 Nov 2026 - 21:00 WIB