Jakarta, Britakini.com – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan pemerintah terus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah mengerahkan berbagai instansi dan melibatkan masyarakat untuk memadamkan api.
Jumhur juga membantah anggapan bahwa pemerintah mengabaikan penanganan karhutla. Ia memastikan seluruh pihak terus bekerja untuk mengatasi kebakaran.
“Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai,” kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pemerintah Kerahkan Berbagai Instansi
Jumhur menjelaskan, pemerintah melibatkan banyak pihak untuk menangani karhutla. Pihak tersebut meliputi pemerintah kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, TNI, serta komunitas masyarakat.
Seluruh unsur tersebut bekerja sama untuk memadamkan api dan menangani dampak kebakaran. Selain itu, pemerintah juga menegakkan hukum terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan.
Jumhur menyebut aparat telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka. Pemerintah juga menyegel 68 perusahaan pemilik konsesi dan memeriksa keterlibatan mereka dalam kasus karhutla.
Pemerintah Periksa 68 Perusahaan Pemilik Konsesi
Jumhur menegaskan, pemerintah memeriksa setiap kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan. Dalam proses tersebut, pemerintah menerapkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui verifikasi, pemerintah ingin memastikan penyebab kebakaran di setiap wilayah konsesi. Pemeriksaan ini juga membantu petugas membedakan dugaan pembakaran yang disengaja dari kebakaran yang merembet ke lahan perusahaan.
Jumhur mencontohkan, petugas perlu memeriksa kebakaran di lahan konsesi yang belum dibuka secara berbeda dari kebakaran di perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi.
Karena itu, pemerintah harus menilai kondisi lahan dan bukti di lapangan sebelum menentukan tanggung jawab perusahaan.
Lebih dari 60 Ribu Personel Tangani Karhutla
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah mengerahkan lebih dari 60.000 personel gabungan untuk memadamkan karhutla melalui jalur darat.
Pemerintah memusatkan pengerahan personel di sejumlah daerah, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Langkah ini bertujuan memperkuat penanganan kebakaran di wilayah terdampak.
Teddy mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai pengerahan personel dan perkembangan penanganan karhutla. Presiden menerima laporan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam laporan itu, pemerintah masih menangani kebakaran di lahan seluas sekitar 639 hektare. Area tersebut tersebar di enam provinsi, terutama di Kalimantan dan Sumatra.
Pemerintah terus mengerahkan personel untuk memadamkan api. Pada saat yang sama, aparat menindak dugaan pembakaran lahan dan memeriksa perusahaan yang wilayah konsesinya terdampak kebakaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan karhutla yang mencakup pemadaman, penegakan hukum, dan pemeriksaan tanggung jawab pemilik lahan.
Penulis : Vendra
Editor : Vendra
Sumber Berita: Liputan6.com
