Britakini.com, Kerinci – Warga Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci kembali memanas dan melaku aksi demo, terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci Batang Merangin beberapa waktu lalu.
Dalam aksi tersebut warga menyuarakan keberatan mereka dan menuntut penghentian sementara proyek karena dianggap berdampak pada lingkungan serta mata pencaharian mereka.
Namun, di tengah aksi protes tersebut, pihak PLTA Kerinci menyoroti adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu yang diduga memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan.
“Perusahaan sudah menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan. Kompensasi sebesar Rp 5 juta per kepala keluarga telah dibayarkan kepada lebih dari 500 KK berdasarkan mufakat adat empat jenis, melibatkan pemerintah desa dan tokoh ulama,” tegas Humas PLTA Kerinci, H. Aslori Ilham, dalam keterangan pers pada Selasa, 8 Juli 2025.
Menurutnya, tuntutan kompensasi yang melebihi nilai kesepakatan menjadi sumber perbedaan yang kini dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
Meski begitu, PLTA Kerinci menyatakan tetap terbuka untuk berdialog dan mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas selama masa pembangunan berlangsung.
“Kami memahami, dalam setiap proyek besar pasti ada dinamika. Namun, mari kita kedepankan semangat saling menghormati dan komitmen bersama. Proyek ini bersifat sementara. Setelah pembangunan selesai, aliran sungai akan kembali normal,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran warga soal berkurangnya hasil tangkapan ikan, pihak perusahaan memastikan belum ditemukan gangguan ekologis signifikan di lokasi proyek.
“Sampai hari ini, tidak ada indikasi punahnya populasi ikan atau fenomena luar biasa lainnya. Kami terus memantau dampak lingkungan secara ketat,” imbuh Aslori.
PLTA Kerinci Batang Merangin merupakan proyek strategis nasional di sektor energi terbarukan. Mengandalkan potensi aliran deras Sungai Batang Merangin di kaki Bukit Barisan, proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan energi wilayah Jambi dan sekitarnya.
Tak hanya meningkatkan pasokan listrik, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Dengan kapasitas ratusan megawatt, PLTA ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi daerah maupun nasional.
Namun demikian, tantangan sosial seperti kompensasi, pelibatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan tetap menjadi perhatian utama perusahaan.
“Kami berkomitmen menjaga komunikasi terbuka, menyerap aspirasi, dan memastikan hak-hak warga tetap terjaga. Proyek ini bukan hanya soal listrik, tapi tentang masa depan yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan,” tutup Aslori.
Pemerintah daerah, tokoh adat, dan aparat penegak hukum diharapkan aktif berperan dalam menjaga stabilitas situasi agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik yang berlarut. Hanya melalui sinergi seluruh elemen, manfaat proyek dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.(*)
