Jakarta, Britakini.com – Fitch Ratings menilai rencana reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI berpotensi menekan pendanaan domestik dan eksternal. Risiko ini dapat meningkat jika investor terus menarik modal dari Indonesia.
Mengutip situs resmi Fitch Ratings, Kamis (22/10/2026), Fitch mencatat bahwa konsultasi MSCI kembali memicu aksi jual saham dan menekan rupiah. Namun, dampaknya terhadap peringkat kredit pemerintah, perbankan, dan korporasi bergantung pada arus modal serta kondisi keuangan domestik.
Direktur Fitch Ratings George Xu menjelaskan bahwa penarikan modal secara berkelanjutan dapat memperketat likuiditas. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pendanaan di Indonesia.
Meski demikian, pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada 20 Oktober 2026. Harga saham kembali menguat, sedangkan rupiah mencatat penguatan tipis.
Perkembangan MSCI menambah tekanan terhadap kepercayaan investor. Sebelumnya, Fitch menurunkan prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada 4 Maret 2026.
Fitch menyoroti ketidakpastian kebijakan yang dapat melemahkan sentimen investor. Ketidakpastian tersebut juga berpotensi mengurangi penyangga eksternal Indonesia.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin (bps). BI juga melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk meredakan tekanan terhadap mata uang domestik.
George memperingatkan bahwa intervensi berkepanjangan dapat menguras cadangan devisa. Selain itu, tekanan eksternal yang semakin kuat dapat meningkatkan biaya pendanaan domestik.
Menurut Fitch, konsultasi MSCI menambah risiko yang telah tercermin dalam prospek negatif peringkat utang Indonesia. Namun, Fitch memperkirakan reklasifikasi tersebut belum akan menimbulkan dampak kredit yang signifikan dalam waktu dekat.
Indonesia masih memiliki penyangga untuk menghadapi tekanan jangka pendek. Cadangan devisa bruto mencapai US$146 miliar pada akhir September 2026. Pemerintah dan BI juga memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk menjaga arus modal asing.
Meski demikian, BI menghadapi peningkatan kewajiban valuta asing jangka pendek. Posisi neto valuta asing jangka pendek BI naik dua kali lipat dalam setahun menjadi US$32 miliar pada akhir Agustus 2026.
Penurunan kepercayaan investor dapat memperbesar tekanan terhadap cadangan devisa. Kekhawatiran mengenai tata kelola pasar juga dapat memperburuk sentimen investor. Jika cadangan devisa terus menyusut secara tajam, kondisi tersebut dapat melemahkan profil kredit Indonesia.
Dampak MSCI terhadap Perbankan dan Korporasi
Fitch menilai bank-bank yang mendapat peringkat dari lembaga tersebut tidak terlalu bergantung pada pendanaan pasar saham. Rasio permodalan yang umumnya tinggi dan minimnya penerbitan saham baru turut memperkuat ketahanan perbankan.
Selain itu, bank dapat memanfaatkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) untuk meredam kenaikan biaya pendanaan.
Namun, arus keluar modal yang berkelanjutan dapat memperketat kondisi moneter dan mengurangi likuiditas. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pembiayaan kembali atau refinancing bagi para debitur.
Kenaikan biaya pendanaan juga berpotensi menurunkan kualitas aset dan laba perbankan. Di sisi lain, penyaluran kredit atas arahan pemerintah dapat menekan peringkat viabilitas bank milik negara. Risiko ini akan meningkat jika porsi kredit tersebut terus membesar.
Di sektor korporasi, perusahaan dengan likuiditas terbatas akan menghadapi risiko yang lebih besar. Tata kelola yang lemah dan profil kredit mandiri yang rendah juga dapat memperburuk kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya.
Koreksi harga saham yang berkepanjangan dapat menurunkan nilai agunan pada pinjaman yang menggunakan saham sebagai jaminan. Kondisi ini memperburuk rasio pinjaman terhadap nilai agunan atau loan-to-value (LTV).
Akibatnya, kreditur dapat meminta tambahan agunan dari debitur. Kreditur juga dapat menurunkan perkiraan nilai pemulihan pinjaman jika debitur mengalami gagal bayar.
Kenaikan biaya pendanaan turut mengancam investasi di sektor energi terbarukan. Perusahaan dapat menunda proyek yang membutuhkan modal awal besar, terutama ketika proyek tersebut hanya menawarkan keuntungan yang terbatas.
Tekanan keuangan juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja sejumlah perusahaan utilitas. Salah satu contohnya terlihat pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
PLN, yang memiliki peringkat BBB dengan prospek negatif dari Fitch, mencatat periode penagihan piutang selama 95 hari pada semester I-2026. Angka tersebut meningkat dari 88 hari pada 2025.
Tekanan Pasar Meningkatkan Risiko Refinancing
Keterlambatan pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah dapat menambah kebutuhan pendanaan perusahaan utilitas. Kondisi tersebut juga berpotensi memperlambat pembayaran kepada produsen listrik swasta atau independent power producers (IPP).
Sementara itu, perusahaan sumber daya alam memiliki beragam pilihan pendanaan. Mereka dapat mengajukan pinjaman kepada bank lokal, menerbitkan obligasi luar negeri, atau menggunakan arus kas internal.
Harga komoditas yang tinggi turut membantu perusahaan menjaga arus kas. Indonesia juga memiliki posisi kuat dalam industri batu bara dan nikel. Pengembangan industri hilir semakin mendukung kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan.
Fitch menilai Pertamina, MIND ID, dan PT Freeport Indonesia masih memiliki likuiditas yang memadai. Ketiga perusahaan tersebut juga memiliki fleksibilitas pendanaan yang cukup.
Fitch memberikan peringkat BBB dengan prospek negatif kepada Pertamina dan MIND ID. Sementara itu, PT Freeport Indonesia memperoleh peringkat BBB dengan prospek stabil.
Namun, sejumlah perusahaan tetap menghadapi risiko pembiayaan yang lebih tinggi. Risiko tersebut terutama mengancam perusahaan dengan kebutuhan refinancing besar, utang valuta asing tanpa lindung nilai, atau rencana investasi berskala besar.
Pelemahan sentimen investor dalam jangka panjang juga dapat menghambat pendanaan proyek pertambangan dan pengolahan logam. Proyek-proyek tersebut membutuhkan investasi besar dan akses terhadap sumber pendanaan baru.
George menegaskan bahwa respons pemerintah dan otoritas keuangan akan menentukan dampak kredit jika tekanan pasar terus berlanjut.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan pembayaran dividen sejauh ini belum memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan mandiri badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Pertamina.
Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi risiko penggunaan mekanisme kuasi-fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan kewajiban kontinjensi pemerintah atau sovereign contingent liabilities.
George juga memperingatkan bahwa penurunan cadangan devisa secara berkelanjutan dapat memperlemah kondisi keuangan eksternal Indonesia. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu menjaga kepercayaan investor serta memperkuat ketahanan eksternal untuk mengurangi risiko terhadap profil kredit nasional. (ven*)
Editor : Vendra
Sumber Berita: Liputan6.com
