Wali Kota Hadiri Rapat DPR RI Secara Virtual
Sungai Penuh, Britakini.com — Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, menghadiri Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI. Ia mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting. Rapat berlangsung dari Ruang Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh pada Senin (8/6/2026).
Dalam kegiatan itu, Alfin hadir bersama Sekretaris Daerah Alpian. Selain itu, ia juga membawa para Asisten Sekretariat Daerah serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pembahasan Fokus Penataan ASN dan PPPK
Para peserta rapat membahas penataan aparatur sipil negara secara mendalam. Mereka menyoroti kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK penuh waktu.
Selain itu, peserta juga membahas penyelesaian tenaga honorer di daerah. Mereka juga mengkaji aturan belanja pegawai daerah yang melampaui 30 persen dari APBD.
Selanjutnya, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, para gubernur, serta perwakilan APKASI dan APEKSI ikut terlibat dalam pembahasan tersebut. Mereka menyampaikan berbagai masukan dari daerah masing-masing.
Skema PPPK Jadi Solusi Tenaga Non-ASN
Para peserta rapat kemudian membahas solusi untuk tenaga non-ASN. Mereka mengkaji skema PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu sebagai alternatif kebijakan.
Dengan skema itu, pemerintah berharap tenaga honorer memperoleh kepastian status. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga kemampuan fiskal daerah.
Sikap Wali Kota Alfin
Wali Kota Alfin menyambut baik pembahasan tersebut. Ia menilai pemerintah pusat dan DPR RI telah membuka ruang dialog yang penting.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh mengapresiasi Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Mereka membuka ruang pembahasan terkait PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Kami berharap kebijakan ini memberi kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, serta tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah,” ujar Alfin.
Selain itu, Alfin menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kebijakan yang seimbang. Ia menilai kebijakan harus mendukung layanan publik dan tetap sesuai kemampuan anggaran.
Harapan Terhadap Hasil Rapat
Alfin berharap rapat menghasilkan keputusan yang adil. Ia ingin kebijakan tersebut berpihak pada daerah dan tenaga honorer.
Selain itu, ia menilai penataan aparatur yang tepat akan meningkatkan kualitas layanan publik. Hal itu juga akan memperkuat kinerja pemerintah daerah.
Komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh
Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga menyampaikan aspirasi dalam forum tersebut.
Dengan demikian, Pemkot Sungai Penuh berharap tata kelola pemerintahan menjadi lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Ven*)
