Jakarta, Britakini.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Sebelum menentukan calon, Prabowo juga membuka peluang untuk berdiskusi dengan partai-partai koalisi.
Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rencana tersebut setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR. Pertemuan itu berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa Undang-Undang MD3 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR. Dengan kewenangan tersebut, Prabowo dapat menentukan sendiri langkah yang akan ditempuh sebelum mengusulkan calon.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Menurut Yusril, Prabowo juga dapat meminta pertimbangan berbagai pihak sebelum memilih dua calon. Presiden bahkan bisa mengajak partai-partai koalisi untuk membahas nama-nama yang akan diajukan kepada MPR.
Yusril menegaskan bahwa aturan dalam UU MD3 juga mengatur keterlibatan partai koalisi dalam proses pengisian jabatan Wapres.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril belum mengetahui kapan Prabowo akan menggelar pertemuan dengan partai koalisi. Ia hanya menyampaikan bahwa Prabowo telah menunjukkan keinginan untuk membicarakan penggantian Wapres bersama partai pendukung pemerintah.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” tutur Yusril.
MPR Targetkan Pengisian Jabatan Wapres Secepatnya
Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa jabatan Wakil Presiden kini kosong setelah Gibran menyatakan mundur.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengatakan MPR akan segera mengambil langkah untuk mengisi jabatan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan waktu paling lama 60 hari kepada MPR untuk menjalankan proses pengisian jabatan Wapres.
“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” pungkasnya. (ven*)
Editor : Vendra
Sumber Berita: detik.com









