KUHP Baru Ubah Risiko Bisnis BUMN

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 15 April 2026 - 02:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Narendra Jatna membahas risiko bisnis BUMN di era KUHP baru. ANTARA/Laily Rahmawaty

Narendra Jatna membahas risiko bisnis BUMN di era KUHP baru. ANTARA/Laily Rahmawaty

Jakarta, Britakini.com — KUHP Baru Ubah Risiko Bisnis BUMN – Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa konsekuensi besar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama dalam menjalankan aktivitas bisnis di tengah pengawasan hukum yang semakin kompleks.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Narendra Jatna, menegaskan bahwa KUHP lama dan KUHP baru tetap sama-sama mengatur pidana. Namun, ia menilai perubahan pendekatan hukum menciptakan tantangan baru bagi BUMN.

“Perbedaannya bukan pada pidananya, tetapi pada cara pandang atau mazhabnya,” ujar Narendra dalam seminar nasional di Jakarta.

KUHP Baru Menggeser Pendekatan Hukum

Narendra menjelaskan bahwa KUHP baru menggunakan pendekatan yang lebih luas. Aparat penegak hukum kini tidak hanya menindak individu (in personam), tetapi juga menargetkan aset (in rem). Dengan pendekatan ini, penegak hukum tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga menyita aset yang terkait dengan tindak pidana.

Perubahan tersebut mendorong BUMN untuk tidak hanya mengandalkan prinsip business judgment rule (BJR) dalam mengambil keputusan bisnis. Narendra menilai BJR tidak cukup kuat untuk melindungi BUMN dari risiko hukum pidana.

Baca Juga :  SAR Perpanjang Pencarian 8 Orang Hilang Selat Sunda

BUMN Harus Mengadopsi Standar Global

Narendra menekankan bahwa BUMN perlu mengadopsi standar internasional seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) dan pedoman dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Ia mendorong BUMN untuk memperkuat pengendalian internal, menerapkan mekanisme anti-penyuapan, dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Ia juga menyoroti bahwa standar internasional telah mengategorikan korupsi di sektor swasta sebagai tindak pidana, meskipun Indonesia belum sepenuhnya mengadopsinya dalam hukum nasional.

“BUMN harus mengikuti praktik bisnis global yang baik, bukan hanya regulasi nasional,” tegasnya.

BUMN Harus Memprioritaskan Kepatuhan

Dalam era KUHP baru, BUMN perlu memprioritaskan kepatuhan dan mitigasi risiko. Narendra menilai pendekatan ini lebih efektif daripada sekadar menghindari sanksi pidana. Dengan memperkuat sistem kepatuhan, BUMN dapat meminimalkan potensi pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung Mengakui BJR, Namun Membatasi Penerapannya

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengakui BJR sebagai perlindungan hukum bagi direksi dan pengurus perusahaan. Namun, ia menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak.

Baca Juga :  PLTA Kerinci Dorong Target Net Zero Emission 2060

Ia menunjukkan adanya kasus serupa yang menghasilkan putusan berbeda, di mana satu pihak dijatuhi pidana sementara pihak lain tidak.

“BJR melindungi direksi selama mereka mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Akademisi Dorong Pedoman yang Konsisten

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, menekankan pentingnya pedoman dari Mahkamah Agung. Ia meminta lembaga tersebut menetapkan indikator yang jelas agar hakim dapat mengambil keputusan secara konsisten.

Ia menyoroti perbedaan dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab, baik pengurus, perusahaan, maupun pemilik manfaat (beneficial owner). Menurutnya, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

KUHP Baru Membuka Alternatif Penyelesaian

Ketua Iluni UI, Pramudiya, menyatakan bahwa KUHP dan KUHAP baru membuka lebih banyak alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Ia menjelaskan bahwa pendekatan baru ini tidak lagi hanya berfokus pada pemenjaraan dan denda.

Ia berharap para pemangku kepentingan dapat menyamakan pandangan dalam menjalankan bisnis yang sehat dan menghindari overkriminalisasi, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah.

“Forum ini diharapkan menghasilkan masukan yang bisa menjadi dasar diskusi lanjutan dan perumusan kebijakan,” ujarnya.

(vvr)

Penulis : Vendra

Editor : vendra

Sumber Berita: antara.com

Berita Terkait

IEU-CEPA Perkuat Perdagangan, Investasi Indonesia-Uni Eropa
Kasus Makar Prabowo, Bareskrim Geledah Lima Lokasi
Delapan Tokoh Berebut Kursi Wapres Pengganti Gibran
Prabowo Guyur Daerah Tambahan Anggaran Ratusan Miliar
Prabowo Bakal Konsultasi dengan Koalisi Cari Pengganti Gibran
Gibran Mundur, Yusril Ungkap Proses Pemilihan Wapres Baru
Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Naik Status
Fadli Zon Apresiasi Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:00 WIB

IEU-CEPA Perkuat Perdagangan, Investasi Indonesia-Uni Eropa

Jumat, 20 November 2026 - 18:00 WIB

Kasus Makar Prabowo, Bareskrim Geledah Lima Lokasi

Minggu, 15 November 2026 - 01:00 WIB

Delapan Tokoh Berebut Kursi Wapres Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 19:00 WIB

Prabowo Guyur Daerah Tambahan Anggaran Ratusan Miliar

Kamis, 12 November 2026 - 19:00 WIB

Prabowo Bakal Konsultasi dengan Koalisi Cari Pengganti Gibran

Berita Terbaru

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam pembahasan percepatan implementasi IEU-CEPA bersama Uni Eropa.(Foto : DOK. KEMENKO PEREKONOMIAN)

Nasional

IEU-CEPA Perkuat Perdagangan, Investasi Indonesia-Uni Eropa

Sabtu, 21 Nov 2026 - 09:00 WIB

Bendera China dan AS menggambarkan persaingan teknologi di tengah pembatasan ekspor chip AI.(REUTERS/Florence Lo//File Photo)

Internasional

Terungkap! China Tetap Borong Chip AI Buatan AS

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:00 WIB

Hasselblad Teleconverter Kit menjadi aksesori tambahan Oppo Find X10 untuk memotret objek jarak jauh.(Foto : Liputan6.com/ M Yudha Pratama)

Teknologi

Oppo Find X10 Hadir dengan Teleconverter Zoom 40 Kali

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:00 WIB

Lima film terbaru hadir meramaikan bioskop akhir pekan dengan beragam genre.(Foto : Lionsgate via IMDb)

Entertainment

5 Film Terbaru Bioskop dengan Beragam Genre Menarik

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:00 WIB

Penyidik Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait dugaan kasus makar.(Istockphoto/ South_agency)

Nasional

Kasus Makar Prabowo, Bareskrim Geledah Lima Lokasi

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:00 WIB