Jakarta, Britakini.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui sosok yang mengendalikan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Yusril mengatakan, penyidik Polri masih mendalami motif dan tujuan penyadapan tersebut. Polisi juga menelusuri pihak-pihak yang berkepentingan serta kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dalam perkara ini.
“Untuk apa penyadapan ini digunakan, siapa yang berkepentingan, dan apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, semuanya masih wallahu a’lam bish-shawab (hanya Allah yang tahu),” ujar Yusril dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Trinity Tower, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Yusril Minta Masyarakat Tunggu Bukti
Yusril mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai pihak yang mengendalikan penyadapan tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengutamakan fakta dan bukti saat mengusut perkara.
“Kita boleh menduga-duga, tetapi hukum tidak boleh ditegakkan berdasarkan dugaan. Hukum harus berbicara dengan bukti,” tegasnya.
Yusril pun meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik Polri untuk mengembangkan kasus ini. Dia berharap polisi dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat melalui proses penyidikan.
Selain itu, Yusril membuka peluang munculnya tersangka baru. Menurutnya, penyidik dapat menetapkan pihak lain sebagai tersangka apabila menemukan bukti yang cukup.
Polri Tahan Tiga Tersangka
Hingga Selasa (3/11/2026), Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Ketiganya memiliki inisial LSP, ASN, dan EH.
LSP diketahui merupakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, ASN merujuk kepada Ahrie Sonta Nasution dan EH merupakan Eko Hadi.
Polisi kini menahan ketiga tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Yusril juga menanggapi dugaan keterlibatan pihak asing dalam perkara ini. Namun, dia menegaskan pemerintah belum memiliki informasi yang cukup untuk memastikan kemungkinan tersebut.
“Kita tidak dapat berprasangka apa-apa. Biarkan penyidikan yang mengungkapnya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak asing. Sampai hari ini, kita belum dapat menjawab pertanyaan itu,” katanya.
Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Sejak 2025
Sebelumnya, Polri membeberkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan, dugaan aktivitas tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Asep menyebut para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa menjalankan prosedur verifikasi.
Padahal, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 telah mengatur tata cara penyadapan oleh kepolisian.
Akibatnya, para tersangka diduga memanfaatkan sistem LIMS untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa kepentingan penegakan hukum. Aktivitas tersebut juga tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Tersangka Hapus File Hasil Sadapan
Asep menjelaskan, para tersangka kemudian memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
“Selanjutnya, sekitar Oktober 2026, tersangka memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut,” jelas Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).
Polisi menduga para tersangka menghapus file tersebut untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Seorang petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim Polri langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam prosesnya, penyidik meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Selain memeriksa para saksi, polisi juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut terdiri atas 11 telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Penyidik Gunakan Metode Scientific Crime Investigation
Setelah mengumpulkan keterangan saksi dan menganalisis barang bukti, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Asep menjelaskan, tim penyidik menggunakan metode Scientific Crime Investigation untuk mengungkap perkara tersebut.
“Berdasarkan hasil penyidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya, yakni Saudara SU, masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi,” ungkap Asep.
Polisi juga masih mendalami keterangan SU untuk mengetahui kemungkinan keterlibatannya dalam perkara tersebut.
Penyadapan Diduga Sasar Pejabat hingga Pengusaha
Asep menambahkan, dugaan penyadapan ilegal itu tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka juga diduga menyadap nomor telepon sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Asep menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian wajib mematuhi aturan hukum ketika melakukan pemantauan maupun penyadapan komunikasi.
Dia juga mengingatkan aparat agar selalu melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan.
Menurut Asep, kepolisian hanya boleh melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana. Karena itu, setiap anggota harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. (ven*)
Editor : Vendra
Sumber Berita: Liputan6.com









