Jakarta, Britakini.com – Pemerintah menargetkan pengangkatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pemerintah akan menjalankan proses ini secara otomatis tanpa seleksi ulang. Setelah pengangkatan, para guru akan berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, membeberkan perkembangan terbaru rencana tersebut. Saat ini, seluruh dinas pendidikan di Indonesia mulai memetakan kebutuhan dan keberadaan guru di wilayah masing-masing.
Nunuk mengatakan bahwa dinas pendidikan memiliki informasi paling lengkap mengenai kondisi tenaga pendidik di daerah. Karena itu, Kemendikdasmen melibatkan seluruh dinas pendidikan untuk memastikan proses pemetaan berjalan sesuai kebutuhan sekolah.
“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua dinas pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan,” kata Nunuk dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dinas Pendidikan Mulai Petakan Kebutuhan Guru
Sebelum menyusun pemetaan, dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota telah memeriksa dan memvalidasi (verval) data guru. Pemerintah menggunakan hasil verifikasi tersebut untuk mengetahui jumlah kekurangan tenaga pendidik dan memastikan jumlah guru yang masih aktif mengajar di setiap wilayah.
Setelah memeriksa seluruh data, dinas pendidikan akan menyusun peta kebutuhan guru berdasarkan kondisi masing-masing sekolah.
“Baru nanti kita pemetaan,” ujar Nunuk.
Berikutnya, setiap dinas pendidikan akan mengajukan kebutuhan tenaga pendidik melalui Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen. Kementerian kemudian memeriksa usulan tersebut dan menetapkan kebutuhan guru melalui sistem yang sama.
Nunuk menjelaskan bahwa Kemendikdasmen terus menyusun regulasi sekaligus menyiapkan sistem pendukung untuk memperlancar pengangkatan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan. Jadi pemetaan itu berproses ya mulai dari sekarang,” jelasnya.
Kemendikdasmen Upayakan Penempatan Dekat Sekolah Asal
Perubahan status menjadi pegawai pemerintah pusat membuat guru PPPK penuh waktu harus mengikuti kebijakan penempatan secara nasional. Meski begitu, Kemendikdasmen tetap memperhatikan lokasi sekolah tempat guru mengajar saat ini.
Nunuk menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menempatkan guru di wilayah yang terlalu jauh dari tempat tinggal maupun sekolah asal mereka. Sebaliknya, Kemendikdasmen berupaya mempertahankan penempatan dalam wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
“Kalau kita sejauh ini kita masih di dalam satu kewenangan. Tapi dimungkinkan dalam kabupaten tidak selalu di sekolah yang sekarang, kita harapannya masih di daerah kewenangan kabupaten/kota masing-masing,” ungkap Nunuk.
Ia juga meminta para guru tetap tenang menghadapi perubahan kebijakan tersebut. Menurutnya, Kemendikdasmen akan melihat kebutuhan setiap sekolah sebelum menentukan lokasi tugas guru.
Nunuk memastikan pemerintah akan mengutamakan sekolah terdekat yang masih kekurangan tenaga pengajar. Sebaliknya, kementerian tidak akan menambah guru di sekolah yang sudah memiliki tenaga pendidik dalam jumlah mencukupi.
“Kami tahu dia harus ditempatkan di mana. Tidak mungkin dong kita tempatkan jauh banget sementara (sekolah) di dekatnya kosong. Tidak mungkin kita tempatkan di sekolah padahal di situ banyak guru,” tuturnya.
Guru PPPK Diminta Siapkan Dokumen Administrasi
Selain memetakan kebutuhan sekolah, Kemendikdasmen juga meminta para guru menyiapkan dokumen administrasi sejak sekarang. Langkah ini bertujuan memperlancar proses pemberkasan ketika pemerintah mulai menjalankan tahapan pengangkatan.
Nunuk secara khusus mengingatkan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik (serdik) agar menyiapkan dokumen tersebut. Sementara itu, guru yang belum memiliki serdik tetap berpeluang mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
Ia menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat pendidik bukan satu-satunya pertimbangan pemerintah dalam menentukan lokasi tugas.
“Guru-guru itu tenang saja, bersiap dilengkapi data-data yang ada. Jika suatu saat dibutuhkan untuk pemberkasan, mereka sudah siap. Bagi yang punya serdik siapkan, bagi yang belum juga tetap akan ditempatkan dan kita akan menempatkan sesuai dengan kebutuhan,” pesannya.
Pemerintah Prioritaskan Sekolah yang Kekurangan Guru
Nunuk menambahkan bahwa Kemendikdasmen akan menggunakan kebutuhan sekolah sebagai pertimbangan utama dalam menentukan penempatan guru. Pemerintah tidak akan melihat latar belakang pribadi, melainkan mengutamakan pemerataan tenaga pendidik.
Selain jumlah kebutuhan guru, pemerintah juga akan memperhitungkan jarak sekolah tujuan dengan tempat tinggal guru. Dengan cara tersebut, Kemendikdasmen berharap para guru dapat mengajar di sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik tanpa harus menempuh jarak terlalu jauh.
Nunuk kembali menegaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan kebutuhan sekolah dan kedekatan lokasi dalam menentukan penempatan guru PPPK penuh waktu.
“Jadi karena sekarang penempatannya ada di pusat, maka instrumen pertama yang dilihat penempatannya itu bukan dia siapa, anaknya siapa. Tapi di mana sekolah yang betul, yang terdekat dengan tempat tinggal mereka,” pungkas Nunuk. (ven*)
Editor : Vendra
Sumber Berita: detik.com









