Jakarta, Britakini.com – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut setelah pemerintah dan DPR menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (6/11).
Dalam rapat itu, kedua pihak memfinalisasi kesepakatan yang sebelumnya mereka bahas pada Agustus lalu. Saat itu, pemerintah dan DPR baru merencanakan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Kini, pemerintah memperluas kebijakan tersebut. Tidak hanya guru, pegawai dari berbagai profesi juga berpeluang memperoleh perubahan status.
Selain itu, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah kebijakan lain terkait kesempatan mengikuti seleksi CPNS serta perlindungan tenaga non-ASN.
Berikut lima poin penting keputusan pemerintah dan DPR mengenai PPPK paruh waktu.
1. Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Pemerintah dan DPR RI akhirnya menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kedua pihak mengambil keputusan tersebut setelah melakukan perhitungan dan pembahasan beberapa kali. Prasetyo Hadi menyebut kesepakatan ini sebagai hasil finalisasi pembicaraan pemerintah dan DPR.
Keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi pegawai PPPK paruh waktu yang menantikan perubahan status kepegawaian.
2. Pengangkatan PPPK Mencakup Berbagai Profesi
Pemerintah tidak membatasi kebijakan pengangkatan hanya untuk guru. Kali ini, pemerintah juga memasukkan berbagai profesi dalam rencana perubahan status tersebut.
Prasetyo Hadi menyebut beberapa bidang pekerjaan yang masuk dalam kebijakan ini. Di antaranya dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga medis, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dengan perluasan tersebut, pemerintah memberikan perhatian kepada PPPK paruh waktu dari berbagai sektor pelayanan publik.
3. Pemerintah Mulai Berlakukan Perubahan Status pada 1 Januari 2027
Pemerintah menetapkan 1 Januari 2027 sebagai tanggal pemberlakuan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Tanggal tersebut menjadi acuan pelaksanaan kebijakan yang telah pemerintah dan DPR sepakati.
Karena itu, pegawai PPPK paruh waktu dari berbagai profesi menantikan tindak lanjut pemerintah terkait pelaksanaan keputusan tersebut.
4. PPPK Penuh Waktu Mendapat Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS 2027
Pemerintah dan DPR juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan ini tidak hanya berlaku bagi guru. Pegawai dari berbagai profesi juga dapat mengikuti seleksi tersebut.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada PPPK penuh waktu lintas profesi untuk mengikuti tes CPNS.
Dengan demikian, kebijakan tersebut membuka peluang bagi pegawai PPPK yang ingin beralih menjadi PNS melalui jalur seleksi CPNS.
5. Pemerintah Perpanjang Kontrak Guru dan Tenaga Medis Non-ASN
Pemerintah bersama DPR juga menyepakati perlindungan bagi guru non-ASN yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan ini mencakup 172.323 guru yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, pemerintah juga melindungi 2.482 tenaga pengajar di bawah naungan Kementerian Agama.
Tidak hanya guru, pemerintah turut memperhatikan nasib tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan serupa bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Dengan keputusan tersebut, pemerintah memberikan kepastian kelanjutan perjanjian kerja bagi guru dan tenaga medis non-ASN yang menghadapi masa akhir kontrak pada Desember 2026.
Kesimpulannya, pemerintah dan DPR mengambil lima keputusan penting terkait PPPK. Kebijakan tersebut mencakup perubahan status PPPK paruh waktu, perluasan profesi, pemberlakuan mulai 2027, kesempatan mengikuti seleksi CPNS, serta perpanjangan kontrak guru dan tenaga medis non-ASN.
Editor : Vendra
Sumber Berita: jpnn.com









