Jakarta, Britakini.com – Pemilik kendaraan wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun. Saat membayar pajak kendaraan, pemilik kendaraan tidak hanya membayar PKB.
Pemilik kendaraan juga membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Selain itu, pemilik kendaraan membayar biaya administrasi untuk dokumen kendaraan.
Setiap kendaraan memiliki nilai PKB yang berbeda. Pemerintah menghitung nilai tersebut berdasarkan dasar pengenaan dan tarif PKB yang berlaku.
Lantas, pemerintah menggunakan uang pajak kendaraan untuk apa?
Pemprov DKI Jakarta Atur Penggunaan PKB
Pusdatin Bapenda menjelaskan kepada Kompas.com pada Sabtu (26/9/2026), Pemprov DKI Jakarta mengatur penggunaan sebagian penerimaan PKB melalui Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perda tersebut mengatur penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan tertentu atau earmarking.
Pemprov DKI Jakarta wajib mengalokasikan sedikitnya 10 persen dari penerimaan PKB untuk kebutuhan tertentu.
Ketentuan tersebut mengacu pada aturan pengalokasian pajak daerah. Aturan itu merupakan turunan dari Pasal 86 UU HKPD dan PP 35/2023.
Pemprov DKI Jakarta menggunakan alokasi tersebut untuk dua kebutuhan utama, yaitu:
- membangun dan memelihara jalan;
- meningkatkan moda dan sarana transportasi umum massal.
Jadi, pemerintah tidak memasukkan seluruh penerimaan PKB ke satu pos penggunaan.
Pemerintah mengalokasikan sebagian PKB sesuai aturan earmarking. Sementara itu, pemerintah menggunakan penerimaan PKB lainnya sebagai bagian dari pendapatan daerah.
PKB Menjadi Sumber Pendapatan Daerah
PKB juga menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah menggunakan penerimaan PKB untuk mendukung berbagai program. Pemerintah juga menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dana PKB masuk ke kas daerah bersama sumber pendapatan lainnya.
Selanjutnya, pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah.
Pemerintah menjalankan penggunaan anggaran sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
Tidak Semua Pembayaran Samsat Masuk PKB
Pemilik kendaraan perlu mengetahui bahwa pembayaran di Samsat tidak seluruhnya menjadi penerimaan PKB.
Saat membayar pajak kendaraan tahunan, pemilik kendaraan membayar beberapa komponen.
Komponen tersebut meliputi:
- PKB;
- SWDKLLJ;
- biaya administrasi STNK;
- biaya administrasi TNKB.
Setiap komponen memiliki penerima dan fungsi yang berbeda.
Pemerintah daerah menerima PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai bagian dari pendapatan daerah.
Sementara itu, pemilik kendaraan membayar SWDKLLJ untuk mendukung dana kecelakaan lalu lintas jalan.
Polri menerima biaya administrasi STNK dan TNKB.
SWDKLLJ untuk Korban Kecelakaan
Pemilik kendaraan juga membayar SWDKLLJ saat melakukan pembayaran pajak tahunan.
SWDKLLJ bukan bagian dari penerimaan PKB.
Jasa Raharja mengelola dana tersebut untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau ahli waris.
Jasa Raharja memberikan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PKB Mendukung Pembangunan Daerah
Pemerintah daerah juga menggunakan penerimaan PKB untuk mendukung pembangunan.
Pembangunan tersebut dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Contohnya, pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun dan memelihara jalan.
Jalan yang baik membantu masyarakat bergerak lebih lancar. Kondisi tersebut juga membantu pelaku usaha mendistribusikan barang dan jasa.
Selain jalan, pemerintah dapat meningkatkan moda dan sarana transportasi umum.
Transportasi umum yang lebih baik membantu masyarakat mencapai tempat kerja. Masyarakat juga lebih mudah menuju pusat kegiatan ekonomi dan fasilitas publik.
Dengan demikian, pembangunan jalan dan transportasi dapat mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
Bayar PKB Tepat Waktu
Pemilik kendaraan perlu membayar PKB tepat waktu.
Pembayaran tepat waktu membantu pemilik kendaraan memenuhi kewajibannya sesuai aturan.
Selain itu, pembayaran pajak membantu pemerintah memperbarui data kendaraan dalam sistem administrasi.
Pemilik kendaraan juga dapat menghindari sanksi akibat keterlambatan pembayaran.
Karena itu, pemilik kendaraan sebaiknya memperhatikan jatuh tempo pembayaran PKB setiap tahun.
Jadi, Uang Pajak Kendaraan untuk Apa?
Pemilik kendaraan perlu memahami bahwa uang yang mereka bayarkan saat membayar pajak tahunan tidak seluruhnya menjadi penerimaan PKB.
Pembayaran tersebut juga mencakup SWDKLLJ dan biaya administrasi. Setiap komponen memiliki fungsi dan penerima yang berbeda.
Khusus di DKI Jakarta, pemerintah mengalokasikan sedikitnya 10 persen penerimaan PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Pemerintah juga menggunakan alokasi tersebut untuk meningkatkan moda dan sarana transportasi umum massal.
Selain alokasi khusus itu, pemerintah daerah menggunakan penerimaan PKB sebagai bagian dari pendapatan daerah.
Pemerintah kemudian menggabungkan dana tersebut dengan sumber pendapatan lainnya untuk membiayai pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Dengan demikian, pembayaran pajak kendaraan tidak hanya memenuhi kewajiban pemilik kendaraan. Penerimaan pajak juga membantu pemerintah menjalankan berbagai program dan pelayanan kepada masyarakat. (Ven*)
Penulis : Vendra
Editor : Vendra
Sumber Berita: kompas.com
