Azhar Hamzah Bahas Bedah Rumah dengan Menteri PKP

SUNGAI PENUH, Britakini.com  – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri audiensi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/2). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan sektor perumahan.

Al Haris mendampingi para kepala daerah se-Provinsi Jambi dalam audiensi tersebut. Mereka secara kompak menyampaikan dukungan terhadap program nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus memaparkan kebutuhan riil di masing-masing daerah.

Dalam pertemuan itu, Maruarar Sirait menegaskan komitmen kementeriannya untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Ia mendorong pemerintah daerah agar proaktif mengajukan usulan program berbasis kebutuhan wilayah serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program perumahan nasional.

Percepatan Program Tiga Juta Rumah

Pemerintah pusat tengah mengakselerasi Program Tiga Juta Rumah dalam Rencana Strategis PKP 2025–2029. Program ini menargetkan pengurangan backlog perumahan sekaligus peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Azhar Hamzah menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mendukung program tersebut. Ia menyampaikan bahwa sejumlah kawasan di Sungai Penuh masih membutuhkan peningkatan kualitas rumah serta penataan infrastruktur permukiman. Pemerintah kota terus melakukan pendataan dan verifikasi agar pelaksanaan program tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Usulan Bedah Rumah dan Penataan Kawasan

Dalam audiensi itu, Azhar juga mengusulkan program bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai langkah konkret membantu warga yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajukan pembangunan rumah susun untuk menjawab keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Usulan lainnya mencakup penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di kawasan kumuh, seperti peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan drainase, penyediaan air bersih, serta fasilitas sanitasi.

Azhar berharap kementerian segera merealisasikan berbagai usulan tersebut melalui dukungan anggaran dan program teknis. Ia optimistis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, penataan kawasan permukiman di Kota Sungai Penuh dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan, sehingga kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.

(vvr)